SHARING BEST PRACTICE PELAKSANAAN RB DI K/L “Jadikan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi Kebutuhan Organisasi”
Kemen PPPA, Jakarta- Pokja Manajemen Perubahan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Kemen PPPA) mengadakan kegiatan Sharing Best Practice Pelaksanaan RB di K/L pada tanggal 9 September 2021 secara daring. Pada kegiatan tersebut K/L yang diundang sebagai narasumber adalah BPOM yang memang pelaksanaan RB nya sudah sangat baik
Tujuan kegiatan adalah untuk menigkatkan pemahaman seluruh pegawai tentang pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pembelajaran praktek baik dari BPOM. Disamping itu juga untuk meningkatkan motivasi pimpinan maupun seluruh pegawai Kemen PPPA agar RB dapat menjadi kebutuhan organisasi sehingga kedepannya pelaksanaan RB akan lebih baik lagi
Acara ini dihadiri oleh tim RB Kemen PPPA, Tim RB UKE 1, para Asesor dan seluruh pegawai Kemen PPPA. Hadir pula Narasumber dari BPOM yaitu Ibu Dra Mayagustina Andarini, M.Sc, APT selaku Inspektur Utama BPOM dengan materi Protret Pelaksanaan RB BPOM dan Ibu Dra Zulaimah, Apt, M.Sc selaku Inspektur II BPOM dengan materi Pelaksanaan PMPRB BPOM.
Acara dibuka oleh Ibu Titi Eko Rahayu selaku Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan. Dalam sambutannya beliau menyampaikan “Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan RB, tentunya tidak terlepas dari kualitas SDM Tim RB itu sendiri yang diharapkan mempunyai kemampuan dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan perannya untuk mendukung kemajuan pelaksanaan RB Kemen PPPA. Tim RB harus mampu melaksanakan RB di 8 Area Perubahan sesuai dengan target rencana kerja yang sudah ditetapkan. Disamping itu perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja) birokrasi di lingkungan Kemen PPPA juga sangat penting untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itu, seluruh SDM Kemen PPPA juga harus mampu bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target kinerja individu sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.
“Upaya yang kita lakukan dalam peningkatan pelaksanaan RB di Kemen PPPA belumlah optimal dan hasilnya belum sesuai dengan harapan. Untuk itu perlu langkah-langkah strategis untuk perbaikan, misalnya melalui pembelajaran praktek baik dari K/L yang pelaksanaan RB dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) sudah sangat baik” Disamping itu, Narasumber Ibu Mayagustina selaku Inspektur Utama BPOM antara lain menyampaikan bahwa “Pelaksanaan RB adalah implementasi dari semua lapisan tidak hanya atas akar nya saja, RB harus dapat menjadikan lembaga menjadi lincah dan ramping diharapkan dapat memberikan solusi untuk masalaha-masalah yang ada. Perencanaan juga harus adaptif, mampu menyesuaikan kondisi yang ada. Contohnya perubahan angaaran saat pandemik dari offline menjadi online. Perencanaan program harus fleksible dan integrated data sesuai arahan Bapak Presiden RI. Tujuan RB adalah mayarakat harus dapat menerima manfaat dari program-program kita, masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan.
