RAPAT KOORDINASI TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMEN PPPA “SATU PADU PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMEN PPPA”

Kamis, 16 September 2021

Jakarta (25/08) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia pada Tahun 2024.

Dalam upaya tersebut dilakukan rapat-rapat koordinasi tim pelaksana Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemen PPPA dan unit eselon I, dimana pada pertemuan hari ini membahas tentang tindaklanjut hasil evaluasi tahun 2020, rencana percepatan pencapaian RB Tahun 2021, Sosialisasi roadmap, dan pembahasana hasil Evaluasi Tim Penilai Internal (TPI) .

“Nilai Reformasi Birokrasi  tahun 2020 terkait komponen pengungkit bernilai 40,53 dan komponen hasil yang bernilai 31,65, sehingga didapatkan Indeks RB  total 72,18. Kita bisa angkat di komponen pengungkit dan komponen hasil, misalnya di kinerja organisasi, hasil antara, dari masing-masing bobot komponen bisa diidentifikasi variabel apa yang bisa diangkat.” Arahan Sekretariat Kemen PPPA.

• Hal-hal yang perlu disempurnakan sesuai dengan rekomendasi Kementerian PAN RB adalah :
• Dibangun sistem monev kinerja agen perubahan, serta media komunikasi dan promosi perubahan oleh agen perubahan, bisa dimasukkan ke forum diskusi kinerja individu yang telah direncanakan untuk dilakukan setiap hari Jumat, isinya mengobrol dengan santai dan casual, semua orang boleh berbicara dan berkomentar dengan batasan waktu agar setiap orang punya kesempatan
• Membangun koordinasi dan kerjasama dengan mitra strategis untuk memastikan produk hukum yang dibentuk sesuai amanat undang-undang dan norma yang berkaitan dengan gender, agar diketahui perkembangannya
• Melakukan evaluasi peta proses bisnis secara berkala untuk memastikan pencapaian kinerja dapat berjalan dengan optimal, dalam proses bisnis KPPPA untuk dilakukan diskusi dan mendokumentasikan untuk dilaporkan
• Menerapkan Permen PANRB No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN, nilai KPPPA adalah 28,85 sudah terhitung baik, tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan
• Meningkatkan pembangunan ZI pada seluruh unit kerja yang sinergi
• Melakukan monev terhadap sistem aplikasi layanan

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan bahwa Roadmap RB harus dijadikan pedoman dalam aktivitas RB sebagai upaya peningkatan nilai RB untuk dilihat dan mengecek yang sudah dilakukan dan yang belum. Proses evaluasi akan dilakukan dalam waktu dekat, sehingga kita harus  memilih upaya yang daya ungkit besar untuk meningkatkan nilai RB (misalnya mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti yang kurang),

Apabila kita serius ingin memperbaiki sesuatu, kita harus memperbaiki tata kelola. Tata kelola memiliki dua aspek, yaitu struktur dan proses. Untuk aspek struktur saja kita masih kurang dan perlu melakukan banyak revisi, dan untuk aspek proses kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk RB. Untuk membangun budaya, diperlukan komunikasi dan informasi, komitmen yang tinggi memerlukan komunikasi dan sosialisasi. Selain itu kita perlu menerapkan reward and recognition sebagai apresiasi sampai budaya RB tumbuh dan berkembang. Tambah Inspektur.

Dari rapat koordinasi ini ada beberapa tindaklanjut yang akan dilakukan. Untuk tindak lanjut jangka oendek adalah :

• Masing-masing pokja dan satker melengkapi LKE dan mengupdate data dukung
• Masing-masing pokja dan satker menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi Inspektorat dan Kemen PANRB
• Masing-masing penanggungjawab pokja dan tim asesor mengecek data dukung yang sudah di upload
• Auditor mengupdate informasi perkembangan LKE RB

Tindak lanjut jangka panjang adalah :

• Melakukan pertemuan rutin masing-masing pokja 8 area perubahan di Kementerian dan UKE I dan melakukan pertemuan lintas pokja
• Membuat whatsapp group masing-masing pokja 8 area perubahan serta Tim RB Kemen PPPA.
• Dilakukan pertemuan rutin agen perubahan
• Dimasukkan sebagai tugas tambahan bagi Tim RB maupun agen perubahan